Prosedur Bantuan Hukum

 
 

 

Untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu maka Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya bermaksud menyelenggarakan kegiatan Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.

 

Prosedur Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

 

Lampiran :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan