Hak Pelapor, Terlapor dan Wewenang Tim Pemeriksa

 
 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

Pelapor

Pelapor dan/atau whistleblower adalah Pegawai ASN, Hakim, dan/atau masyarakat lainnya yang mengungkapkan dugaan pelanggaran, ketidakjujuran atau pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Kode Etik dan pedoman perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, pelanggaran hukum acara, pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik serta pelanggaran Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya.

Terlapor

Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang oleh Pelapor di dalam Pengaduannya secara tegas ditunjuk sebagai pihak yang diadukan karena diduga melakukan pelanggaran, atau dalam hal di dalam Pengaduan tidak ditunjuk secara spesifik pihak yang diadukan, maka Terlapor adalah Hakim atau pegawai Aparatur Sipil Negara di Mahkamah Agung atau badan peradilan yang berada dibawahnya yang karena kedudukan, tugas dan fungsinya harus dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap suatu pelanggaran yang diadukan.

 

Hak Pelapor :

a.      Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya;

b.     Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

c.      Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan/Pengaduan yang didaftarkannya;

d.     Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan;

e.      Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan

f.       Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya.

 

Hak Terlapor :

 

a.      Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain;

 

b.     Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun;

 

c.      Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan;

 

d.     Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan

 

e.      Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan atas dirinya tidak terbukti.

 

 

Wewenang Tim Pemeriksa :

a.      Melakukan pemanggilan atau meminta bantuan untuk melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, Saksi dan pihak terkait.

b.     Melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor dan pihak terkait.

c.      Meminta salinan dan/atau diperlihatkan dokumen yang berkaitan dengan hal yang diadukan.

d.     Meminta keterangan Ahli baik secara lisan maupun tertulis apabila diperlukan; dan/atau

e.      Meminta Terlapor untuk melakukan uji klinis atau laboratoris.

 

 

Lampiran :

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya